Jakarta – Aksi unjuk rasa yang didominasi pelajar dan mahasiswa berujung ricuh di ibu kota Timor Leste, Dili, pada Senin (15/9/2025). Sekitar seribu pengunjuk rasa memprotes rencana pembelian 65 unit mobil Toyota Prado sebagai kendaraan dinas bagi anggota parlemen.
Aksi yang awalnya berlangsung damai di depan kompleks Parlemen Nasional itu berubah chaos setelah sekelompok demonstran melemparkan batu ke gedung parlemen dan merusak sejumlah kendaraan. Polisi kemudian membubarkan paksa aksi dengan menembakkan gas air mata. Menurut laporan AFP, setidaknya empat orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke pusat kesehatan terdekat.
Leonito Carvalho, mahasiswa Universidade da Paz di Dili, menyatakan tuntutan para demonstran. “Kami meminta para anggota parlemen membatalkan pembelian Prado demi perbaikan diri,” katanya. “Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana pengadaan mobil mewah tersebut telah masuk dalam anggaran tahun lalu. Namun, keputusan itu menuai kecaman di tengah kondisi ekonomi Timor Leste yang masih berjuang melawan kemiskinan. Data Bank Dunia menunjukkan lebih dari 40 persen penduduk negara itu hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tantangan serius seperti ketimpangan, gizi buruk, dan pengangguran tinggi.
Menanggapi kericuhan, pejabat Kepolisian Nasional Timor Leste, Justino Menezes, menyatakan akan memanggil koordinator aksi untuk dimintai pertanggungjawaban.
Tekanan publik juga memicu respons politik. Tiga partai besar—Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor—mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pembatalan pengadaan mobil tersebut. “Pembelian ini tidak mencerminkan kepentingan publik,” bunyi pernyataan itu.
Timor Leste, yang merdeka dari Indonesia pada 2002, masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas dengan diversifikasi ekonomi yang terbatas. Rencana pembelian mobil mewah bagi pejabat di tengah kondisi tersebut dinilai banyak kalangan sebagai bentuk pemborosan dan ketidakpekaan politik.
Penulis : Redaksi
