Jakarta – Pemerintah Ekuador menerapkan status darurat selama 60 hari menyusul kerusuhan besar-besaran yang dipicu pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Presiden Daniel Noboa mengeluarkan dekrit darurat yang berlaku di seluruh 24 provinsi untuk meredam aksi protes yang berujung bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
Dalam pernyataannya, Noboa menyebut situasi terkini sebagai “kerusuhan internal yang parah”. Angkatan bersenjata dan kepolisian nasional dikerahkan ke sejumlah kota, termasuk ibu kota Quito, tempat warga bentrok dengan polisi. Rekaman video menunjukkan pengunjuk rasa membongkar pagar dan penghalang jalan, sementara polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ekuador mengonfirmasi pengerahan pasukan tersebut bertujuan mencegah gangguan terhadap layanan publik dan menjaga kebebasan bergerak warga. “Deklarasi ini tidak memberlakukan jam malam, tetapi menangguhkan hak berkumpul yang bertujuan mengganggu layanan publik,” jelas pernyataan kedutaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pencabutan subsidi solar yang berlaku mulai Sabtu lalu memicu kenaikan harga signifikan—dari US$1,80 per galon menjadi US$2,80. Pemerintah beralasan kebijakan ini diperlukan untuk mengalihkan dana subsidi sebesar US$1,1 miliar per tahun ke program sosial lainnya. “Subsidi solar selama puluhan tahun membebani anggaran negara tanpa tepat sasaran,” tulis pemerintah melalui akun X.
Namun, warga menilai keputusan ini justru memberatkan kelompok miskin. Mekanisme stabilisasi harga yang dijanjikan akan diterapkan pada 11 Desember dinilai belum jelas detailnya, memperparah kekhawatiran masyarakat atas dampak kenaikan harga terhadap biaya hidup.
Langkah penghapusan subsidi solar sebenarnya bukan kali pertama dilakukan di Ekuador. Upaya serupa pada pemerintahan sebelumnya selalu menuai penolakan keras dan berujung pada gejolak sosial.
