Jakarta – Nama Oei Tiong Ham mungkin tenggelam dalam hiruk-pikuk sejarah bisnis Indonesia, namun jejak kekayaannya masih terpatri di Singapura melalui nama jalan dan gedung megah. Konglomerat asal Semarang ini disebut pernah menguasai aset properti seluas 182 km²—hampir seperempat total wilayah Singapura—pada era kolonial.
Pria kelahiran 1866 tersebut mewarisi bisnis Kian Gwan dari ayahnya, lalu mengubahnya menjadi kerajaan gula global Oei Tiong Ham Concern (OTHC). Pada 1911-1912, perusahaannya mengekspor 200 ribu ton gula dan menguasai 60% pasar gula Hindia Belanda, mengalahkan dominasi perusahaan Barat.
Kekayaannya diperkirakan mencapai 200 juta gulden—setara Rp43,4 triliun dalam nilai sekarang—berdasarkan catatan historis nilai gulden yang mampu membeli 20 kg beras per koinnya. Namun, tekanan fiskal pemerintah kolonial memaksanya hengkang ke Singapura pada 1920.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah kolonial menagih pajak 35 juta gulden plus pajak ganda tanpa alasan jelas. Oei merasa diperas,” tulis Liem Tjwan Ling dalam Oei Tiong Ham: Raja Gula dari Semarang (1979).
Di Singapura, Oei membeli tanah secara masif, mendirikan sekolah, menyumbang pembangunan Raffles College, dan mengakuisisi Heap Eng Moh Steamship Company. Ia juga menjadi pemilik awal saham Overseas Chinese Bank (kini OCBC). Kebesaran namanya diabadikan dalam Oei Tiong Ham Hall di National University of Singapore dan Oei Tiong Ham Park.
Namun, kejayaan itu runtuh pasca-kematiannya pada 1924. Pada 1961, pemerintah Indonesia menyita seluruh aset OTHC di Indonesia dengan tuduhan pelanggaran valuta asing. Aset-aset itu kemudian menjadi cikal bakal BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Keputusan pengadilan Semarang pada 10 Juli 1961 itu memusnahkan warisan bisnis Oei dalam semalam. Keturunannya pun menghilang dari panggung sejarah, meninggalkan jejak yang hanya bisa ditelusuri melalui arsip dan nama-nama di Singapura.
“Penyitaan itu adalah akhir dari sebuah dinasti bisnis yang pernah menguasai perdagangan gula dunia,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2003).
