Banda Aceh – Satu pernyataan politis telah mengubah Muhammad Zulfadhli, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dari politisi regional menjadi figur nasional yang kontroversial. Dalam sekejap, namanya memicu perdebatan dari Aceh hingga Jakarta.
Pemicunya adalah pernyataannya di hadapan ribuan demonstran pada Senin (1/9) yang menyatakan kesediaannya mendukung wacana pemisahan Aceh dari Indonesia. “Baik, saya setuju dengan tuntutan saudara-saudara. Kita akan bawa aspirasi ini. Aceh pisah dari Indonesia,” ujarnya, dalam sebuah video yang menjadi viral.
Pernyataan itu bukan hanya menuai sorotan, tetapi juga membawanya pada persimpangan: antara dianggap pahlawan oleh pendukungnya atau dihadapkan pada konsekuensi hukum dari pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zulfadhli, yang akrab disapa Abang Samalangga, bukanlah nama baru di peta politik Aceh. Sebagai ketua DPRA dari Partai Aceh, ia dikenal sebagai politisi yang piawai membaca sentimen akar rumput. Latar belakangnya sebagai produk politik lokal yang lahir dari sejarah konflik menjadikannya figur yang memahami kompleksitas sosial di daerah otonomi khusus ini.
Beberapa pengamat menilainya sebagai politisi populis—seorang yang kerap mengutamakan respons langsung terhadap tuntutan massa, bahkan ketika hal itu berisiko berbenturan dengan hukum nasional.
Pernyataan kontroversialnya itu disampaikan dalam situasi genting, ketika unjuk rasa memuncak di depan gedung DPRA. Alih-alih meredam, Zulfadhli justru memilih memantik api dengan mengakomodasi tuntutan paling radikal dari para pengunjuk rasa.
Pilihan itu memunculkan pertanyaan: apakah ini bentuk keberanian politik atau blunder strategis? Apakah ia sedang memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisinya di tingkat lokal, atau memang ada keyakinan ideologis di balik pernyataannya?
Kini ia menjadi bahan perbincangan hangat. Apapun motifnya, Zulfadhli telah mencatatkan dirinya sebagai salah satu tokoh paling berani.
Penulis : Agam
Editor : M. Agam Khalilullah
