Uncategorized Archives - Samudra Post

Ketahuan Jual Gas Melon ke Dapur MBG dan Katering, Pemkab Aceh Barat Ancam Beri Sanksi Tegas

Redaksi Samudrapost — Wed, 29 Jul 2026 15:28:42 +0000

ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh agen dan pangkalan penyalur LPG 3 kilogram di wilayahnya. Mereka dilarang keras menjual gas bersubsidi tersebut kepada pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun pelaku usaha katering.

Larangan tegas ini muncul setelah pemerintah daerah menerima sejumlah aduan dari masyarakat. Warga melaporkan adanya dugaan keterlibatan oknum agen maupun pangkalan yang diam-diam memasok gas melon bersubsidi ke sektor usaha komersial berskala menengah di kawasan tersebut.

“Gas 3 kg tidak boleh diperjualbelikan kepada usaha kategori menengah ke atas,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Aceh Barat, Khairuzzadi, sebagaimana dilansir Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurutnya, para pelaku usaha komersial seperti pengelola dapur MBG, katering, hingga restoran, seharusnya beralih menggunakan LPG non-subsidi. Ia mencontohkan produk seperti Bright Gas kemasan 5,5 kilogram atau tabung gas berisi 12 kilogram sebagai alternatif yang seharusnya digunakan.

Tak main-main, Khairuzzadi menegaskan pemerintah daerah tak akan ragu memberikan tindakan tegas kepada penyalur yang kedapatan menyalahgunakan distribusi gas bersubsidi tersebut.

Sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah, LPG 3 kg memang merupakan komoditas bersubsidi yang peruntukannya dikhususkan bagi kelompok rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, nelayan sasaran, serta petani sasaran.

Bagi pangkalan maupun agen yang nekat melanggar ketentuan tersebut, sejumlah sanksi administratif telah menanti. Mulai dari pemangkasan alokasi kuota harian, penghentian sementara kegiatan operasional, hingga yang paling berat berupa pemutusan hubungan usaha (PHU) yang akan dijatuhkan langsung oleh Pertamina.

“Apabila terdapat indikasi pelanggaran dan didukung bukti yang jelas, kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkannya,” ujarnya menambahkan.

Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran serupa dapat langsung menyampaikan laporan ke kantor Disperindagkop dan UKM Aceh Barat, maupun melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah kabupaten agar dapat segera ditindaklanjuti.

Langkah tegas ini diambil sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan kuota, sekaligus memastikan penyaluran gas melon bersubsidi benar-benar tepat sasaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

The post Ketahuan Jual Gas Melon ke Dapur MBG dan Katering, Pemkab Aceh Barat Ancam Beri Sanksi Tegas appeared first on Samudra Post.

Utang Pemerintah Tembus Rp9.658 Triliun, DPR Sorot Kenaikan Rasio Utang!

Redaksi Samudrapost — Tue, 07 Jul 2026 08:58:37 +0000

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2025. Rasio utang tercatat meningkat dari 39,8 persen pada 2024 menjadi sekitar 40,5 persen pada 2025, seiring dengan tambahan utang sebesar Rp846 triliun sepanjang tahun lalu.

Dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026), anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi meminta pemerintah memberikan penjelasan rinci terkait kenaikan rasio utang tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

“Rasio utang PDB 2025 mencapai 40,5 persen, sedangkan 2024 39,8 persen. Total utang pemerintah hingga akhir 2025 mencapai Rp9.658 triliun,” kata Didik, sebagaimana dilansir Beritasatu.com.

Kewajiban Pemerintah Tembus Rp11.527 Triliun

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Putri Anetta Komarudin menyoroti total kewajiban pemerintah yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, mencapai Rp11.527,29 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,54 persen.

Meskipun rasio tersebut masih dalam batas aman, Putri meminta pemerintah memaparkan strategi pengelolaan utang ke depan. “Termasuk mitigasi risiko nilai tukar, sehingga beban fiskal tetap terjaga secara pruden dan ruang fiskal bagi kesejahteraan rakyat tetap terpelihara,” ujarnya.

Catatan Penting: Utang vs Kewajiban

Perlu dicatat, angka utang pemerintah Rp9.658 triliun dan total kewajiban Rp11.527,29 triliun bukan indikator yang sama. Utang pemerintah merupakan bagian dari pembiayaan negara, sedangkan total kewajiban mencakup seluruh kewajiban pemerintah yang tercatat dalam neraca keuangan negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 dengan mencatat total aset negara Rp14.600,89 triliun, total kewajiban Rp11.527,29 triliun, dan ekuitas Rp3.073,69 triliun. APBN 2025 juga menghadapi tekanan dengan defisit melebar menjadi Rp670,34 triliun atau setara 2,81 persen terhadap PDB.

The post Utang Pemerintah Tembus Rp9.658 Triliun, DPR Sorot Kenaikan Rasio Utang! appeared first on Samudra Post.

Bupati Aceh Tamiang Upayakan Pembebasan Warganya yang Disekap di Myanmar

Redaksi Samudrapost — Wed, 03 Sep 2025 09:52:31 +0000

Aceh Tamiang – Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, mengambil langkah cepat untuk membebaskan warga setempat, Habi Naufal Pradana (27), yang diduga menjadi korban perdagangan orang (TPPO) dan saat ini disekap di Myanmar.

Tindakan ini diambil setelah keluarga korban melapor langsung ke kantor bupati dengan permohonan bantuan mendesak.

Bupati Armia segera berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Komjen Pol I Ketut Suardana, serta Atase Kepolisian KBRI Bangkok, Kombes Pol Dedy.

“Kita upayakan jalur diplomatik resmi untuk membebaskan warga kita yang menjadi korban TPPO,” tegas Armia saat jumpa pers di Kantor Bupati, Selasa (2/9).

Habi Naufal Pradana, warga Kampung Tupah, Karang Baru, menjadi korban sindikat TPPO setelah dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di Thailand.

Alih-alih bekerja, ia justru dibawa ke Myanmar. Dalam pesan terakhirnya, Habi mengirim lokasi di Mong Pan, Tachileik, disertai video yang menunjukkan dirinya dalam kondisi tangan terborgol dan mengalami kelaparan.

Ibunda korban, Wan Ervinda Sari (45), mengaku telah mengirim tebusan puluhan juta rupiah tanpa hasil. Komunikasi dengan Habi telah terputus lebih dari 50 hari, menambah kekhawatiran keluarga.

Pemkab Aceh Tamiang berkomitmen mengawal proses pembebasan melalui jalur diplomasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Kasus ini menambah daftar panjang WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar.

The post Bupati Aceh Tamiang Upayakan Pembebasan Warganya yang Disekap di Myanmar appeared first on Samudra Post.