Kegiatan tersebut  akan diikuti 87 organisasi Islam di bawah naungan MUI.

“Acara ini akan dibuka oleh Presiden, yaitu pada tanggal 24 Juli kira-kira jam 16.00. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang pleno-pleno,” ujar Marsudi, dikutip dari laman resmi MUI, melansir Detik.com, Rabu (22/7/2026).

Isu Panas: Hukuman Mati Koruptor dan LGBT

Marsudi mengatakan isu pemberantasan korupsi menjadi agenda utama. Wacana hukuman mati bagi koruptor yang belakangan kembali mencuat akan dibahas bersama peserta dan perwakilan pemerintah. “Isu-isu kekinian itu akan dibahas di situ. Makanya kita undang pemerintah, eksekutif, yudikatif, sampai Kapolri dan Panglima,” tuturnya.

Selain korupsi, MUI juga akan membahas tata kelola pertambangan dan menyiapkan draf naskah akademik untuk regulasi terkait LGBT.

“Masalah LGBT bahkan LGBTQ memang sekarang menjadi isu dan banyak respons dari masyarakat. Oleh sebab itu, dari sisi regulasi kita harus meresponsnya, karena salah satu undang-undang dibentuk juga berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat,” ujarnya kepada MUI Digital di Kantor MUI Pusat pada Kamis (16/7/2026),.

Dialog dengan Pemerintah, Bukan Demo di Jalan

Marsudi menekankan kongres ini menjadi wadah bagi ormas Islam menyampaikan gagasan secara langsung kepada pemerintah. “Membangun bangsa ini mengkritiknya tidak cukup hanya di jalan raya. Model duduk bersama semacam kongres ini penting, adu argumen dan adu gagasan dari tokoh-tokoh,” katanya.

Selain Presiden, MUI mengundang para menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan lembaga negara lainnya untuk membuka ruang dialog dengan organisasi-organisasi Islam. Kongres ini akan menjadi panggung pertarungan gagasan antara pemerintah dan 87 ormas Islam tentang masa depan bangsa.

The post Kongres Umat Islam 2026 Bahas Aturan LGBT dan Hukuman Mati Koruptor appeared first on Samudra Post.