Pemko Lhokseumawe Berkomitmen Melakukan Pengawasan di Faskes Mitra BPJS

Sebagai dukungan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi semua peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk intensifikasi pengawasan, terutama terkait ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan di semua fasilitas kesehatan (Faskes), yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Safwaliza, mengungkapkan komitmennya ini dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Lhokseumawe Semester II Tahun 2023, yang diselenggarakan pada tanggal 6 September di ruang Oproom Pemko Lhokseumawe.

Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program JKN yang komprehensif, pihaknya akan melakukan supervisi terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pada hari libur.  Dinas Kesehatan akan menyediakan tim supervisi yang akan memberikan umpan balik secara bersama-sama.

Dalam forum ini, yang dihadiri oleh berbagai pihak seperti Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong wilayah Kota Lhokseumawe.

Safwaliza juga menegaskan bahwa pihaknya terus mendukung upaya peningkatan dan optimalisasi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas kepada masyarakat.

Bahkan mengumumkan rencana penggunaan sarana console box dan display antrean untuk memaksimalkan sistem antrean online di puskesmas, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Syafrudin Imam Negara, mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap pelaksanaan Program JKN. Dia menekankan bahwa BPJS Kesehatan sedang berfokus untuk memberikan pelayanan JKN yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat.

Syafrudin menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan harus mematuhi janji layanan JKN, termasuk pemberian Nomor Identitas Kesehatan (NIK) untuk pendaftaran pelayanan kesehatan, tanpa meminta fotokopi dokumen sebagai syarat pelayanan, tidak membatasi hari rawatan berdasarkan indikasi medis, memberikan pelayanan yang ramah dan tanpa diskriminasi, melayani konsultasi online peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama, memberikan pelayanan kesehatan tanpa biaya tambahan, melayani peserta dari luar wilayah terdaftar, dan menjamin ketersediaan obat tanpa membebani masyarakat jika terjadi kekurangan obat.

Syafrudin juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe atas alokasi anggaran yang telah diberikan kepada 1.360 peserta Program JKN yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada pertengahan tahun 2023. Dia berharap dukungan penuh dari pemerintah untuk melaksanakan semua janji layanan JKN di fasilitas kesehatan.

“Kami sangat menghargai semua upaya dan dukungan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjaga kelangsungan program ini (Program JKN),” tutup Syafrudin.