IPNU Minta Penegak Hukum Supervisi Pelelangan proyek DOKA oleh ULP Lhokseumawe

Lhokseumawe – Sebanyak 27 paket dari 28 proyek bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kota Lhokseumawe yang ditender oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Agustus 2023 mendapat sanggahan dari perusahaan peserta lelang.

Dari beberapa sumber berita ada kontraktor yang tidak menyebutkan namanya membeberkan penyebab peserta tender melayangkan sanggahan lantaran ULP atau panitia lelang menetapkan pemenang yang mengajukan harga penawaran lebih tinggi.

penyebab lainnya muncul sanggahan, karena banyak peserta tender paket tersebut tidak dapat menerima alasan yang disampaikan pihak ULP dan juga ada perusahaan yang ditetapkan pemenang tender itu diduga tidak bersertifikat standar.

T.M. Fauzan, Ketua IPNU Lhokseumawe, Meminta agar Penegak Hukum melakukan supervisi terhadap Pelelangan proyek DOKA oleh ULP Lhokseumawe tersebut.

Terkait polemik yang tersebar di berbagai media yang narasinya seperti di atas tersebut maka saya rasa penegak hukum harus melakukan supervisi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan dalam proses menyaluran proyek DOKA tersebut.

Di tambah lagi beberapa pekan yang lalu Lhokseumawe dihebohkan oleh berbagai kasus terkait korupsi, tentu kita berharap tindakan semacam itu dan tindakan merugikan lainnya tidak terjadi lagi.

DOKA sebagai dana konpensasi Aceh yang betujuan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Sesuai dengan apa yang tertera pada pasal 183 ayat (1) UUPA.

Meskipun disebut sebagai dana kompensasi, pengelolaan dana tersebut di tuntut agar bertanggung jawab sesuai prosedur yang ada.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa jika merujuk pada pasal 116 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, Lembaga dan institusi negara termasuk pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unit layanan pengadaan (ULP).

Tentunya dengan beberapa rujukan tersebut penting bagi penegak hukum untuk melakukan pengawasan agar apa yang dicita-citakan oleh rakyat aceh akan DOKA tersebut bisa direalisasikan tampa ada pihak yang mencoba untuk mengammbil manfaat secara sepihak dan tepat pada sasaran.[rilis]