Utang Indonesia Sudah Lebihi Setengah Aset Negara

 Utang Indonesia Sudah Lebihi Setengah Aset Negara

JAKARTA – Jumlah utang Indonesia sudah melebihi rekomendasi IMF yang sebesar 25-35%. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang Indonesia mencapai Rp6.626,4 triliun. Jika dipersentasekan, maka sebesar 59,70% dari aset negara yang memiliki nilai Rp11.098,67 triliun.


Menurut Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Mundhi Saptono, nilai aset tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori yakni tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya.

“Total aset negara meningkat dari tahun sebelumnya, Rp10.460,5 triliun. Bahkan dari 2016 kita mengalami kenaikan jumlah aet yang luar biasa arena adanya revaluasi atau penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN),” kata Mudhi dilansir dari Antara, Sabtu (18/9/2021).


Berdasarkan LKPP Pemerintah Pusat 2020 yang telah diaudit, aset-aset negara sebagian besar dimiliki kementerian. KemenPUPR misalnya memiliki aset yang beragam senilai Rp 2.217,88 triliun, mulai dari irigasi, bendungan, jalan nasional, dan jalan tol.

Kemenhan memiliki aset senilai Rp 1.923,40 triliun yang berupa alutsista dan tanah yang tersebar di berbagai markas TNI. Kemensesneg memiliki aset senilai Rp 640,27 triliun yang kemudian ditambah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kemudian Kemenhub memiliki aset senilai Rp613,42 triliun, mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, dan termasuk balai diklat dan kampus-kampus perhubungan di seluruh Indonesia. Kemendikbud memiliki aset Rp 451,82 triliun dengan kampus dan universitas yang dikelola mereka. Sementara itu, Polri memiliki aset dengan nilai Rp408,40 triliun.

Baca juga :  Batu Terbesar Di Dunia Ternyata Ada Di Indonesia

Klaim Negara, Utang Masih Aman

Meski utang, hampir 60 persen dari aset negara, pemerintah berkeyakinan masih aman. “Aset atau BMN kita masih sangat aman dibandingkan kewajiban kita. Jadi kalau kita melihat kewajiban kita seperti utang, kita juga harus melihat aset kita,” kata Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Mundhi Saptono.

Ia menyatakan bahwa dibandingkan negara-negara lain, aset negara Indonesia masih lebih besar dibandingkan negara lain, contohnya Singapura.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri masih berusaha membayar utang yang membengkak selama pandemi Covid-19. Untuk membayar, pihaknya mencari sumber penerimaan negara yang perlu dimaksimalkan.

Sumber pembiayaan pun dicari yang paling kompetitif sehingga utang mampu dikelola dengan baik. Ia menuturkan, pembiayaan yang paling kompetitif adalah lewat pasar surat berharga. Pemerintah bahkan meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membeli SUN dengan skema bagi-bagi beban (burden sharing).

Keputusan melakukan pembiayaan melalui pasar surat berharga, karena peneriman pajak menurun selama pandemi. “Kita dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, III, melakukan burden sharing secara baik. Ini semua dilakukan manajemen utang yang bertanggung jawab. Tidak kemudian satu resep satu direction selesai,” kata Sri Mulyani.

Baca juga :  Ibu dan Bayi Ditahan Gegara Tak Mampu Bayar Biaya Persalinan

Terlalu Anggap Enteng

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai beban utang terhadap aset lebih dari setengah, risiko nya sangat bahaya. Apalagi, kata Bhima? Aset pemerintah macam macam jenisnya.

“Ada aset tetap seperti bangunan dan tanah yang butuh waktu lama untuk dilikuidasi guna pembayaran bunga utang dan utang jatuh tempo,” katanya pada Asumsi.co, Minggu (19/9/2021).

Ia mempertanyakan pemerintah apabila negaera dalam situasi default atau gagal bayar? Mau tidak mau aset dilikuidasi atau renegosiasi term utang.

“Pemerintah kadang terlalu anggap enteng soal utang ini dengan narasi aman terkendali. Faktanya banyak risiko yang tidak disampaikan ke masyarakat. Implikasi utang juga membuat masyarakat harus menanggung pajak yang lebih tinggi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus menanggung konsekuensi bila gagal bayar seperti Pertama, menurunnya kepercayaan kreditur. Akibatnya, kreditur akan membuat negara tersebut mengalami kebangkrutan. Konsekuensi kedua, kata dia, adalah kesulitan mendapatkan kreditur baru dan menurunnya kredit rating.

Baca juga :  Adu Kuat Arema FC Vs PSM pada Laga Terakhir BRI Liga 1 2021 / 2022

“Kredit rating tidak hanya pengaruh ke risiko APBN tapi BUMN juga, karena harus menanggung risiko membayar bunga yang lebih mahal untuk mendapatkan pinjaman baru,” kata Bhima.

Sedangkan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat lonjakan utang memang konsekuensi dari pandemi yamg umum terjadi di banyak negara. Yang perlu diwaspadai dari peningkatan utang, bukan hanya dilihat dari indikator persentase terhadap PDB, tapi sejumlah indikator lain, seperti tingkat pertumbuhan utang berbanding tingkat pertumbuhan penerimaan negara.

“Nah, masalahnya saat pandemi, pertumbuhan penerimaan jauh di bawah pertumbuhan utang,”katanya.

Harus Hemat Anggaran

Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya menghemat anggaran belanja. Proyek membuat ibukota baru hingga perjalanan dinas sepanjang pandemi sebaiknya ditunda atau dibatalkan.

“Infrastruktur yang tidak urgent, masih tahap perencanaan sebaiknya tidak dilakukan dulu. Belanja boros seperti belanja pegawai, maka reformasi birokrarasi harus dilakukan serius sehingga beban belanja pegawai semakin kecil, kemudian belanja barang juga harus diminimalisasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan untuk beban bunga utang yang menyita 25 persen dari penerimaan pajak. Dengan demikian, seperempat pajak yang masuk ke negara sudah habis untuk membayar utang. Konsekuensinya, beban bunga utang berat akan menambah defisit anggaran.[asumsi.co]

Komentar Facebook

Berita terkait