MPR: Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji

 MPR: Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji

Hidayat nur wahid. FOTO/Antaranews

JAKARTA – Persoalan amandemen UUD 1945 hingga saat sekarang ini masih belum ada pembahasan di kalangan anggota dan pimpinan MPR.


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, amandemen UUD 1945 merupakan sebagai salah satu opsi dalam rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Rekomendasi ini sedang dikaji oleh badan pengkajian yang telah dibentuk ketua MPR dan masih berlangsung  dengan mendengarkan masukan masyarakat,” tutur Hidayat Nur Wahid, Selasa, 14 September 2021.


Baca juga :  Film Cell Tayang Di Bioskop Trans TV

Hidayat Nur Wahid menambahkan, menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut, tentunya mendapatkan beragam opsi, yaitu pihak yang merekomendasikan perubahan UUD 1945, Tap MPR, dan cukup dengan Undang-Undang.

“Hasil rekomendasi ini ditargetkan selesai pada akhir 2021,” ungkap Hidayat Nur Wahid.

Terkait dengan hal tersebut, maka Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) memilih untuk menolak rekomendasi amandemen UUD 1945.

Baca juga :  Harga Pesawat Seulawah yang Dibeli Oleh Masyarakat Aceh

Bahkan Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan usulan PPHN demi kemajuan kehidupan berbangsa dan cukup dengan instrumen UU.

“Sikap PKS ini warisan PKS dulu,” kata Hidayat Nur Wahid.

Apa yang dimaksud Amandemen UUD 1945?

Bagaimana yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945? sebagaimana yang dikutip dari media Kompas.com, maka definisi amandemen sebagai perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu, tidak melakukan perubahan terhadap UUD. Sehingga bisa disimpulkan kalau amandemen UUD 1945 merupakan sebagai melengkapi dan memperbaiki beberapa hal terperinci dari UUD yang asli.

Baca juga :  Kegigihan Kapolres Lhokseumawe Saat Membersihkan Masjid

Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan, amandemen merupakan usul perubahan Undang-Undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komentar Facebook

Berita terkait

Redaksi menerima tulisan opini dan konten jurnalis wargaKirim
+