GerTaK ingatkan Pemkab Aceh Utara

 GerTaK ingatkan Pemkab Aceh Utara

Samudrapost.com | Aceh Utara -Kita meminta dan mengingatkan agar pihak ULP Kabupaten Aceh Utara untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.


Koordinator LSM GerTaK Muslem Hamidi mengatakan, hal tersebut penting dilakukan mengingat ada beberapa kebijakan dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan kerap menimbulkan masalah tidak sesuai hingga menjadi temuan. Bahkan berdasarkan pengalaman di daerah misalnya sebelumnya kita temukan pihak panitia pernah tidak sepenuhnya menjalankan perintah sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang dan turunannya seperti perpres.

Baca juga :  Kapolres Lhokseumawe Berikan Penghargaan Kepada 28 Personil

“Untuk menghindari buruknya hasil pekerjaan perlu diperhatikan agar proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tentu jangan berbenturan kepentingan.  Salah satunya dengan cara sejak awal pihak Pokja dan ULP harus terbuka dan adil menjalankan setiap tahapan proses nya,” ujar Muslem.


Muslem menambahkan, pihaknya mengingatkan untuk tahun 2021 agar prosesnya benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku menurut perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang Dan jasa pemerintah misalnya, dan juga ketentuan lain yang mengatur tentang itu.

Baca juga :  Cerita Warga Sleman Isolasi Di Lahan Kosong Usai Pulang Dari Medan

Pihaknya juga meminta agar DPRK Aceh Utara ikut mengarahkan fungsi pengawasan nya terhadap jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak Pemkab, mari sama-sama kita kawal ini agar proses pembangunan yang dilakukan di Aceh Utara kedepan benar-benar sesuai dengan harapan dan terasa manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga :  Sekolah Di Aceh Utara Perketat Protokol Kesehatan

“Kita memandang semua pihak perlu melakukan pengawasan sejak proses tahapan ini agar kemudian tidak ada lagi hasil pekerjaan yang dirasakan oleh masyarakat Umum tidak sesuai sehingga masyarakat yang dirugikan,” tuturnya.[rel]

Komentar Facebook

Berita terkait

Redaksi menerima tulisan opini dan konten jurnalis wargaKirim
+