Sengketa Pers Di Bireuen, AJI Minta Polda Aceh Harus Limpahkan Ke Dewan Pers

 Sengketa Pers Di Bireuen, AJI Minta Polda Aceh Harus Limpahkan Ke Dewan Pers

Jakarta | Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, diminta harus taat pada aturan Dewan Pers, dalam menyelesaikan persengketaan antara Pimpinan Redaksi  Metro Aceh, Bahrul Walidin dengan Direktur PT Imza Rizky Jaya, Hj Cut Rizayati.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama PT Imza Rizky Jaya Rizayati, melalui penerima kuasa Rizaldi telah melaporkan Pemimpin Redaksi Metro Aceh Bahrul Walidin, ke Polda Aceh pada 24 Agustus 2020, dengan nomor laporan: STTLP/228/VIII/YAN.2.5/2020 SPKT, atas kasus pencemaran nama baik.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan mengatakan, tudingan tentang pencemaran nama baik tersebut,  bermula ketika Metro Aceh menayangkan berita yang berjudul “Hj Rizayati Dituding Wanita Penipu Ulung” pada 20 Agustus 2020.

Baca juga :  Sekda Langsa, Aceh Positif C-19

“Berita itu ditulis berdasarkan keterangan dari korbannya Rizayanti dan sejumlah narasumber yang bertanggungjawab. Setelah beberapa saat berita tersebut tayang, maka Rizayati menghubungi Bahrul Walidin melalui pesan aplikasi WhatsApp dan mengaku keberatan diberitakan,” ujar Abdul Manan.

Abdul Manan menambahkan, direktur tersebut malah mengatakan kalau berita itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sementara hak jawab yang dikonfirmasi melalui telepon seluler sudah dimuat.

Baca juga :  Banyak Pria Mesum dengan Janda di Aceh

Bukan hanya itu saja, Rizayati diduga mengancam dengan melingkari foto-foto Bahrul Walidin dan ditambah kalimat bernada ancaman, salah satunya “Tiada Ampun Bagimu Wartawan Bodrex”.

“Maka kami meminta Polda Aceh agar melimpahkan kasus sengketa pemberitaan antara Direktur Utama PT Imza Rizky Jaya Rizayati dengan Pemimpin Redaksi Metro Aceh Bahrul Walidin ke Dewan Pers,” tutur Abdul Manan.

Baca juga :  Lagi, Pasien C-19 Meninggal Di RSUCM Aceh

Tambahnya, mengapa harus melalui mekanisme Dewan Pers, karena sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers pada 2017.

“Jurnalis dalam melaksanakan profesinya, mendapat perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu, orang yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis baik fisik maupun verbal dapat dijerat pasal pidana,” Kata Abdul Manan.

Berita terkait