Cerita Wakil Bupati Aceh Tengah, Merasa Tidak Dihargai Dan Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Pembahasan Anggaran

 Cerita Wakil Bupati Aceh Tengah, Merasa Tidak Dihargai Dan Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Pembahasan Anggaran

Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus | Sumber Foto: Kompas.com / IWAN BAHAGIA SP

Takengon | Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus mengisahkan, perseteruan dia dengan Shabela yang berujung ancaman pembunuhan berawal dari informasi proyek senilai kurang lebih Rp 17 miliar yang sudah ditayangkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh Tengah. Kegiatan itu tayang tanpa sepengetahuan Firdaus sebagai wakil bupati.

Semestinya ada musyawarah antara bupati dan wakil bupati.

“Tetapi ini tidak ada. Saya menganggap saya tidak dihargai, karena ini sudah terjadi selama tiga tahun. Artinya tanpa ada diskusi, secara berturut-turut berjalan seperti itu,” kata Firdaus saat ditemui wartawan, Kamis (15/5/2020) malam.

“Saya mendengar ini dari keponakan. Ketika saya tanya, benar ini sudah tayang? Keponakan saya bilang benar itu (sudah tayang) Pun (paman),” ucapnya.

Proyek yang disinggung oleh Firdaus merupakan program untuk Dinas Kesehatan Aceh Tengah dan Rumah Sakit Datu Beru Takengon.

Mendengar kabar itu, Firdaus datang ke Pendopo Bupati Aceh Tengah untuk menanyakan langsung kepada Bupati Shabela Abubakar.

Mengenai nada ancaman pembunuhan terhadap bupati, Firdaus mengaku tidak mengingatnya.

Kalaupun ada, Firdaus mengaku tidak sadar akan keluarnya kata-kata makian serta nada ancaman pembunuhan kepada Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar dan keluarganya.

“Saya tidak ingat. Karena saya sedang emosional, karena ucapan keluar tidak terkontrol. Karena saya merasa tidak dihargai sejak setelah dilantik,” ucap Firdaus.

Baca juga :  Dyah Erti Idawati Apresiasi Inisiatif Mahasiswa Wujudkan Kota Tanpa Kumuh

Kemarahannya terhadap Shabela selaku mitranya di pemerintahan pada Rabu, 13 Mei malam di Pendopo Bupati Aceh Tengah seolah memuncak karena terpendam selama perjalanan tiga tahun pemerintahan.

Soal mutasi

Persoalan pertama yang dipendam Firdaus selama tiga tahun pemerintahan adalah soal mutasi pejabat dan pegawai.

Wabup mengaku tidak tahu menahu terhadap sejumlah mutasi yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Di samping itu selama ini saya merasa agak disingkirkan dan tidak dihargai seperti mutasi misalnya, tiba-tiba datang undangan pelantikan. Wajar tidak itu?

Memang dia atasan saya, dia berkuasa, minimal walau bupati sudah menentukan nama orang yang dimutasi, saya dapatlah tembusan siapa yang akan dimutasi. Tapi ini tidak ada,” katanya.

“Kalaulah pada saat mutasi, saya sudah dapat daftar namanya, tahu siapa saja orangnya, lalu saya terima undangan pelantikan, kan kita nyaman iya kan?

Nah, soal saya diundang hanya saat pelantikan sudah terjadi berkali-kali,” sebut Firdaus. Ketika datang saat pelantikan pejabat atau pegawai yang dimutasi, Firdaus mengaku sama sekali tidak tahu siapa akan ke mana dan tidak mengenal orang-orang yang berdiri di hadapannya.

Bahkan sebagai wakil bupati, Firdaus mengaku tahu nama-nama pejabat yang dimutasi. Hal itu, menurutnya, merupakan sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh seorang bupati. “Bahkan lebih tahu orang luar daripada saya,” keluh Firdaus yang dari awal wawancara menggunakan Bahasa Gayo.

Baca juga :  Wolfsburg Vs Bayern, Die Roten Pesta Gol

Saat ditanya apakah sudah pernah diperbincangkan dengan bupati terkait keluhan itu, Firdaus mengaku khawatir terjadi keributan bila itu disampaikan langsung. Firdaus lebih memilih menyampaikan kepada Sekda dan Asisten I agar diberitahukan kepada Bupati Aceh Tengah.

Komitmen sebelum pilkada Kepada Sekda dan Asisten I, Firdaus sudah pernah mempertanyakan kesepakatan antara Shabela dengan Firdaus sebagai calon kepala daerah sebelum dan setelah terpilih pada Pilkada 2017.

Yang menulisnya juga dia (Shabela), kesepakatan itu tertulis, namun kesepakatan tertulis itu pun sudah dibuang entah ke mana,” ungkap Firdaus.

Kesepakatan tertulis dan yang tidak tertulis, sebut Firdaus, berupa pelimpahan wewenang dari bupati kepada wakil bupati untuk menangani 8 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

“Artinya kalau secara langsung saya menanganinya tentu tidak boleh, tetapi kalau pelimpahan wewenang boleh. Pelimpahan wewenang ada hak saya, tetapi saya tidak mendapatkan pelimpahan apa pun dari bupati. Tidak ada yang dipenuhi dari perjanjian itu,” papar Firdaus.

Pelimpahan wewenang yang diberikan, lanjut Firdaus, misalnya saja rumah sakit, dinas kesehatan, dinas perhubungan dengan total delapan instansi sesuai kesepakatan.

Baca juga :  1 Dihukum Mati, 3 Seumur Hidup, Kasus 50 Kilogram Sabu-sabu

Isi kesepakatan itu, terang Firdaus, membuat dirinya bersemangat untuk mencalonkan diri menjadi wabup yang berpasangan dengan Shabela Abubakar sebagai cabup saat Pilkada lalu.

“Artinya kita tidak merasa nanti ditinggalkan, tidak merasa nanti tidak difungsikan, karena saya sudah menggebu-gebu,” sebut Firdaus.

Firdaus mengaku sadar bahwa wewenang itu hanya dimiliki oleh bupati, namun tidak ada peraturan yang dilanggar jika wewenang itu dilimpahkan oleh bupati kepada wakil bupati. Sehingga karena terlalu sering merasa tidak difungsikan, Firdaus langsung meluapkan emosinya kepada Shabela Abubakar beberapa hari lalu.

Tak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran Sebagai wakil bupati, Firdaus juga mengaku tidak pernah tahu soal pembahasan anggaran yang dikelola pemerintahan selama kurun waktu tiga tahun menjabat.

Sejauh ini, tidak ada pemberitahuan dan tidak ada undangan dalam membahas soal anggaran daerah. “Ketika ada pertemuan para wakil bupati di Jakarta, saya sering ditanya soal anggaran. Saya tidak paham dan tidak tahu harus menjawab apa, karena saya tidak dilibatkan selama pembahasannya,” tambah Firdaus.

Atas sejumlah alasan itu, ungkap Firdaus, kedongkolan dan kemarahan yang menumpuk membuatnya emosi dan mendatangi langsung Shabela Abubakar di Pendopo Bupati Aceh Tengah pada Rabu malam.[Kompas.com]

Berita terkait