Aksi Demo Lanjutan Massa “IKBAL” di Depan Pintu Eks Kilang LNG Arun

Tuntut Ganti Rugi Lahan Direalisasikan

Massa Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) kembali menggelar aksi demo di jalan Pintu II eks-Kompleks Kilang LNG PT Arun NGL, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Senin (16/12/2019). Samudra Post/Rahmat

LHOKSEUMAWE – Massa Ikatan Keluarga Blang Lancang (IKBAL) kembali menggelar aksi demo di jalan Pintu II eks-Kompleks Kilang LNG PT Arun NGL, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Senin (16/12/2019).

Mereka menyampaikan tuntutan sama seperti aksi sebelumnya, yakni agar dilindungi hak ulayat masyarakat adat Aceh dengan Otonomi Khusus (Otsus) serta konsesi masyarakat Blang Lancang. Kali ini, massa IKBAL berorasi sekitar 100 meter dari depan Pintu II eks-Kompleks Kilang LNG PT Arun yang dikawal ketat personel Polres Lhokseumawe. Namun, hingga siang tidak ada satupun dari pihak perusahaan yang beroperasi dalam kompleks itu menyambut para pendemo.

Baca juga :  Mulyadi, Wartawan Aceh Utara Peroleh Terbaik I Lomba AJP 2020 Sumbagut

“Pihaknya tetap bertahan dan menuntut sampai ada realisasi ganti rugi lahan masyarakat Blang Lancang tahun 1974. Berdasarkan hasil rapat pada 4 Agustus 2015 lalu di Kantor Sekretariat Kabinet RI Gedung III Lantai 2, kata dia, Pemerintah Aceh diwajibkan membayar atau ganti rugi sebagian lahan yang belum direalisasikan kepada masyarakat Blang Lancang,” kata Ketua IKBAL, Teuku Sultan Jufri Mahmud Syah Alam.

Baca juga :  Pemko Lhokseumawe Akan Bangun Ruang IGD Di Lokasi Penampungan Rohingya

Pemerintah Aceh sampai saat ini belum menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Kita menuntut ini sampai ada kejelasan dari pemerintah. Kita juga meminta kepada Komisaris Utama Pertamina Basuki Thahaja Purnama alias Ahok untuk mengaudit PT Pertamina atas anggaran sarana dan prasarana yang sudah dialokasikan kepada masyarakat tergusur Balang Lancang pada tahun 1974. Anggaran itu sudah ada di PT Pertamina sejak tahun 1997.

Baca juga :  Polisi, Paparkan Hasil Penyelidikan Terhadap Dugaan Pungli di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe

“Kepada Basuki Thahaja Purnama dan Direktur  Utama Pertamina segera hadir untuk menyelesaikan sengketa lahan di atas makam tanah leluhur masyarakat Blang Lancang. Karena lahan belum dilunasi oleh Pemerintah Aceh dengan  alasan defisit anggaran,” pungkas Teuku Jufri. []

Komentar Facebook

Berita terkait

Redaksi menerima tulisan opini dan konten jurnalis wargaKirim
+