Polisi, Paparkan Hasil Penyelidikan Terhadap Dugaan Pungli di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe

 Polisi, Paparkan Hasil Penyelidikan Terhadap Dugaan Pungli di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe

Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe memaparkan hasil penyelidikan terhadap kasus dugaan pungli atau pajak di Pasar Inpres di aula Mapores Lhokseumawe, Senin (11/11/2019). Samudra Post/Rahmat

LHOKSEUMAWE – Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe memaparkan hasil penyelidikan terhadap kasus dugaan pungli atau pajak di Pasar Inpres di hadapan pihak Disperindagkop , perwakilan pedagang serta petugas pengutipan retribusi dan para Jurnalis di aula Mapores Lhokseumawe, Senin (11/11/2019).

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Indra T Herlambang, menjelaskan pada 16 September 2019 pihaknya menerima laporan dari perwakilan pedagang Pasar Inpres terhadap dugaan pungli.

Terlapor dalam perkara adalah Haria (pengutip restribusi) di Pajak Inpres atas nama Sayyidina. Menindaklanjuti laporan tersebut, maka polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Pihaknya juga telah memintai keterangan dari sembilan pedagang, dua pejabat di Disperindagkop Lhokseumawe serta Sayyidina selaku haria.

“Dari hasil pemeriksaan bahwa salah seorang petugas pengutipan uang (terlapor) itu diduga melakukan pemerasan atau pemungutan kepada pedagang (Sofyan/pelapor) berjumlah Rp6 ribu perhari. Kemudian  dilakukan pemungutan terdapat pedagang lainnya yakni Zulkifli Husen senilai Rp100 ribu perbulan, Husaini Rp6 ribu perhari, dan Muslem Rp3 ribu perhari, lalu berubah menjadi Rp60 ribu perbulan,” kata AKP Indra.

Menurut Indra, pihaknya juga sudah melakukan penelitian terkait dasar retribusi pasar tersebut. Berdasarkan Ketentuan Umum Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Layanan Pasar. Bahwa di Pasar Inpres kewajiban retribusi senilai Rp3 ribu/hari terhadap lapak satu meter persegi.

Didasari hasil penyelidikan tersebut, polisi tidak menemukan adanya indikasi pungli di Pajak Inpres. Karena tidak terjadi di luar pengambilan hak. Dan, pihak haria melakukan pemungutan itu dikarenakan kontrak kerja dengan Disperindagkop Lhokseumawe dan uangnya itu sudah disetorkan ke kas daerah,” ujar Indra.

“Karena itu kita akan segera menghentikan penyelidikan terhadap kasus ini. Indra juga sudah menyampaikan kepada pihak Disperindagkop untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait aturan retribusi pasar tersebut,” pungkas AKP Indra T Herlambang.

Baca juga :  Ini Jurusan untuk Formasi CPNS 2019 di Lhokseumawe

Kepala Disperindagkop Kota Lhokseumawe, Ramli, usai konferensi pers, kepada para Jurnalis mengatakan, Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Layanan Pasar sudah ada sejak beberapa tahun lalu. “Dengan adanya kejadian seperti ini ke depan kita akan sosialisasi lagi untuk masyarakat tentang qanun tersebut”.

Tujuan kita murni untuk masyarakat atau pedagang supaya tidak menjadi beban. Kerena beban mereka sewa semuanya inflasi akan naik, kalau lebih murah sewanya tentu inflasi akan turun. Dan kita berharap ke depan masyarakat agar lebih jeli untuk melihat mana yang baik,” ujar Ramli. []

Bagikan

Berita terkait