Mencemaskan, Wilayah Aceh Dikepung Limbah Merkuri

 Mencemaskan, Wilayah Aceh Dikepung Limbah Merkuri

Lubang-lubang menganga itu bagai mulut raksasa yang siap menelan korban. Tersebar di sejumlah wilayah di Aceh, itulah galian C, bekas penambangan bebatuan yang bisa disebut perusak lingkungan sekaligus pengundang bencana. Di Aceh galian C ilegal ini bahkan sudah memakan korban. Protes terhadap galian ilegal itu sudah berkali-kali dilancarkan, toh tetap saja bermunculan dan beroperasi.

Galian C yang sudah menelan korban misalnya, di Kabupaten Aceh Utara, Simeulu, dan di Kabupaten Aceh Barat. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur menyebutkan, aktivitas galian C di Provinsi Aceh banyak yang ilegal. “Tidak memiliki dokumen amdal,” katanya. Amdal akronim Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

Kegiatan galian C memiliki cara kerja mengeruk dan menggali dengan menggunakan alat berat. Dengan demikian dampak yang dihasilkan sangat berbahaya untuk lingkungan.

“Berdasarkan data yang kami peroleh, kerusakan lingkungan yang paling parah akibat galian C terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur,” ujar Muhammad Nur.

Menurut dia, seharusnya setiap pengusaha pada sektor pertambangan menyepakati satu daerah yang boleh “dikeruk” dan pertanggungjawabannya pun jelas. Sehingga, dengan demikian, memperkecil dampak kerusakan lingkungan.

“Galian C ini dibutuhkan untuk melakukan pembangunan, namun para pengusaha bersepakat saja mengambil satu wilayah saja dan jangan semuanya dicaplok,” kata Muhammad. Menurut dia, dengan sistem ini memperkecil angka kerusakan lingkungan.

Muhammad Nur menambahkan, yang dipersoalkan pihaknya adalah mekanisme pengambilan yang sesuai prosedur hukum. Itu, menurut Muhammad Nur, sampai sekarang belum dilakukan. Menurut dia, maraknya galian C ilegal mencerminkan masih lemahnya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Aktivis Walhi ini menunjuk Dinas Pertambangan dan Energi Aceh sebagai lembaga yang harus memiliki data mana saja yang tergolong galian C yang resmi dan ilegal. Dengan adanya data itu, maka aparat bisa melakukan penertiban. “Itu menjadi kewajiban aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah untuk menertibkan para pengusaha galian C di Aceh,” katanya.

Walhi, ujarnya, mengimbau pemerintah menertibkan galian C ilegal di seluruh Aceh dan harus dilakukan segera. “Agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah,” katanya. Yang juga ditekankan Menurut dia, biaya bencana yang ditimbukan oleh galian ilegal tersebut tidak mampu ditanggulangi dengan APBD.

Baca juga :  Mahasiswa Unsyiah Rebut Medali di Pomnas

Tak Bisa Diperbaiki
Keprihatinan maraknya galian C ilegal di Aceh juga disuarakan Direktur Suara Hati Masyarakat (Sahara) Dahlan M. Isa. Menurut Dahlan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C tidak akan pernah bisa diperbaiki kembali. “Benar-benar merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dahlan menunjuk kerusakan lingkungan akibat galian C yang terjadi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. “Mereka mengeruk galian dengan menggunakan alat berat dan kini terjadi lubang sangat besar di areal Sungai Sawang, dan kini ditinggalkan begitu saja,” ujarnya. Menurut dia, kerusakan lingkungan seperti ini tidak bisa diperbaiki lagi.

Akibat itu semua, ujar Dahlan, kondisi Sungai Sawang mengalami kerusakan sangat parah. Pada saat-saat tertentu sungai tersebut menjadi kering. “Untuk memperbaiki ya batu-batu besar yang diambil itu dikembalikan, tapi itu kan tidak mungkin,” katanya.

Forum Komunitas Hijau, komunitas di Aceh yang peduli pada kelestarian lingkungan, mendesak Pemerintah Aceh untuk menetapkan satu lokasi penggalian yang tepat dan melarang penggalian pertambangan selain di tempat itu. “Sekarang kerusakan di mana-mana. Harus ada ketegasan Pemerintah untuk mengatur penambangan ini,” kata Sekretaris Forum Komunitas Hijau, Saiful.

Saiful memprediksi, dengan kerusakan lingkungan akibat galian C seperti sekarang ini, maka tidak sampai lima tahun akan muncul bencana alam besar. “Seperti bencana longsor atau banjir badang,” katanya yakin.

Pemerhati Lingkungan Hidup Sehat Aceh, Sirajul Munir saat dijumpai Tagar di salah satu warung kopi di Lhokseumawe pada Minggu, 6 Oktober 2019, melihat maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Aceh disebabkan karena ada yang melindungi, sehingga aktivitas pencemaran lingkungan tidak tersentuh problem hukum.

Dia tak dapat memungkiri, apabila ada tempat pertambangan emas, maka penduduk sekitar bakal terkontaminasi air merkuri, karena zat yang sangat berbahaya itu bisa dibeli bebas, tanpa pengawasan ketat. Sirajul mengharapkan pemerintah dapat mengatur penjualan zat beracun ini.

“Bagi kita yang tinggal jauh dari daerah pertambangan seperti di Banda Aceh dan berapa daerah lainnya juga bisa terpapar dampak merkuri, karena mengonsumsi ikan yang bermigrasi dari daerah yang tercemar,” tutur Muhammad Nur saat dihubungi Tagar melalui sambungan telepon, Minggu, 6 Oktober 2019.

Berselang dua tahun, penelitian juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Instansi tersebut, kata Muhammad Nur, menemukan kadar merkuri di tubuh manusia.

Baca juga :  Tahun Ini, 5.623 Rumah Dipasangi Listrik Gratis di Aceh

Tes dilakukan melalui pengambilan sampel rambut 40 warga yang tinggal di sekitar Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian membuktikan, sejumlah masyarakat di sana telah terkontaminasi toksin merkuri dalam kadar maksimum.

Dalam catatannya, KLHK telah mengungkap pencemaran lingkungan oleh merkuri yang disebabkan denagn adanya aktivitas penambangan emas ilegal. Setiap tahunnya, 30 ton merkuri mencemari wilayah Aceh. Hal tersebut menjadi persoalan yang sangat serius dan belum tertangani hingga kini.

“Dalam setahun, pertambangan ilegal di Aceh menghasilkan emas 5 ton. Berdasarkan pantauan jumlah titik tambang dan lainnya, saat ini jumlah titik tambang di Aceh sekitar 46 titik. Jumlah tersebut sekitar 5 persen dari jumlah tambang emas ilegal di seluruh Indonesia yang mencapai 860 titik,” tutur Muhammad Nur.

Dia menyoroti, air sungai dari Krueng Sabee dipakai juga menjadi bahan baku air PDAMbagi 2.000 masyarakat Kota Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Warga menggunakan air yang tercemar sebagai kebutuhan hidup sehari-hari.

Walhi Aceh mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tegas menertibkan perusahaan maupun perseorangan, para penambang emas ilegal di Aceh. Hal ini demi meminimalisir jatuhnya korban.

Muhammad Nur memandang, untuk mendapatkan merkuri di Aceh sangat mudah, perdagangan ilegal merkuri di daerah pertambangan memang dijual bebas.

Melanjutkan catatan yang dikutip melalui situs zionet.org, tahun 2010 impor notifikasi dari Singapura menyebutkan terdapat 280 ton merkuri dikirim ke Indonesia, tetapi yang tercatat hanya 2 ton.

Hal serupa juga terjadi pada tahun 2013, merkuri yang masuk ke Indonesia lebih dari 400 ton, sementara yang tercatat di Kementerian Perdagangan hanya 540 kilogram.

Perusak Lingkungan Punya “Bekingan”

Pemerhati Lingkungan Hidup Sehat Aceh, Sirajul Munir saat dijumpai Tagar di salah satu warung kopi di Lhokseumawe pada Minggu, 6 Oktober 2019, melihat maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Aceh disebabkan karena ada yang melindungi, sehingga aktivitas pencemaran lingkungan tidak tersentuh problem hukum.

Dia tak dapat memungkiri, apabila ada tempat pertambangan emas, maka penduduk sekitar bakal terkontaminasi air merkuri, karena zat yang sangat berbahaya itu bisa dibeli bebas, tanpa pengawasan ketat. Sirajul mengharapkan pemerintah dapat mengatur penjualan zat beracun ini.

Baca juga :  Wali Kota Lhokseumawe : Pasar Induk Strategi Ekonomi Membangun Daerah

“Mengapa aktivitas tambang emas ilegal bisa berjalan mulus dan tidak ada yang ganggu, dikarenakan ada yang membekinginya, padahal kehadiran tambang itu sudah merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan,” ujarnya.

Sirajul menambahkan, pertambangan emas ilegal sejauh ini banyak dilakukan di kawasan daerah aliran sungai (DAS), dan hingga kini masyarakat Aceh kerap menggunakan aliran sungai untuk mencuci, mandi, dan minum.

Dia memandang, penambangan emas ilegal yang ada di Tanah Rencong sudah masuk kategori pencemaran yang luar biasa, terlebih banyak yang tidak mengantongi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari KLHK. Makin acuh dibiarkan, makhluk hidup yang menjadi korban.

“Maka untuk persoalan ini, pemerintah harus segera menertibkan seluruh pertambangan emas, karena kondisinya sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan apabila itu tidak dilakukan, berbagai macam penyakit akan menyerang masyarakat Aceh,” tutur Sirajul.

Apabila merkuri sudah mengontaminasi jaringan tubuh manusia, tentu bisa merusak sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut dikatakan Analisis Kesehatan Areal Penambangan Mulyadi.

“Kalau masuk ke dalam tubuh manusia pastinya ginjal akan terganggu dan banyak orang-orang yang tinggal di sekitar areal pertambangan secara umum mengalami gangguan ginjal dan ini disebabkan karena pencemaran merkuri,” ujar Mulyadi pada Minggu, 6 Oktober 2019.

Dia menambahkan, hal yang menyebabkan kematian disebabkan toksinasi pada ginjal yang telah terpapar merkuri dalam jangka waktu yang cukup lama. Mulyadi mengharapkan, untuk persoalan penggunaan merkuri di tempat pertambangan harus diawasi dengan baik.

Efek merkuri, lanjutnya, dapat merusak susunan sistem saraf, dampaknya bisa mengakibatkan lupa ingatan, insomnia, dan beberapa hal lainnya yang sangat berbahaya bagi manusia.

“Apabila merkuri tercemar ke air dan dipergunakan manusia, maka bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Zat kimia itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan harus benar-benar bijak dalam menggunakannya,” tutur Mulyadi.

Dia mengimbau masyarakat yang berada di areal pertambangan emas sebaiknya rutin melakukan pengecekan kesehatan, karena seseorang yang terkena merkuri atau tidak bisa dilihat dari urine. Selain itu dia meminta dinas kesehatan setempat dapat memfasilitasi para korban dan memberikan pelayanan gratis. Tagar

Berita terkait